Latar belakang

Bundesrat - Majelis Federal

Bundesrat atau Majelis Federal adalah dewan perwakilan negara bagian, semacam majelis kedua di samping Bundestag. Setiap rancangan undang-undang federal harus dibicarakan di Bundesrat. Sebagai majelis negara bagian, Bundesrat memegang fungsi yang sama seperti majelis kedua di negara federasi lain, yang umumnya disebut senat. Bundesrat beranggotakan wakil-wakil pemerintah negara bagian saja. Bobot suara masing-masing negara bagian diatur dengan cara sangat moderat menurut jumlah penduduk: minimal tiga suara, maksimal enam suara.

Bundesrat ikut serta dalam pembuatan undang-undang federasi. Dalam aspek ini, Bundesrat berbeda dengan lembaga majelis kedua di negara-negara federasi lain. Konstitusi menggariskan dua cara partisipasi. Undang-undang federasi yang akan mengakibatkan biaya tambahan dalam administrasi negara bagian, atau yang menggantikan undang-undang negara bagian yang ada, harus memperoleh persetujuan Bundesrat. Artinya, undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Bundestag baru akan berlaku setelah disetujui oleh Bundesrat. Dalam hal ini Bundesrat sebagai badan legislatif berstatus sederajat dengan Bundestag. Dewasa ini hampir 50 persen rancangan undang-undang memerlukan persetujuan tersebut. Kedaulatan administratif negara bagian berperan dalam pembuatan undang-undang yang penting dan yang banyak mengakibatkan biaya, karena berlakunya prinsip bahwa pelaksanaan undang-undang federal ditangani oleh aparat negara bagian. Yang berbeda dari jenis undang- undang yang memerlukan persetujuan ialah produk legislasi yang dapat menerima votum keberatan oleh Bundesrat. Namun keberatan itu dapat ditolak oleh Bundestag dengan mayoritas yang sama seperti yang berlaku untuk votum di Bundesrat, yaitu atau mayoritas biasa atau mayoritas dua pertiga, dalam hal terakhir dengan suara paling sedikit mayoritas semua anggota Bundestag (mayoritas mutlak).

Melalui reformasi tatanan federal yang berlaku sejak September 2006, pembagian wewenang antara federasi dan negara bagian diperbarui. Reformasi tersebut bertujuan memperbaiki kesanggupan federasi dan negara bagian untuk mengambil keputusan dan bertindak. Tujuan lain ialah mendefinisikan tanggung jawab politik masing-masing pihak dengan lebih jelas.

Kanselir Federal dan Pemerintah

Kanselir federal satu-satunya anggota Pemerintah Federal yang dipilih. Konstitusi memberikan hak kepadanya untuk memilih sendiri para menteri sebagai pimpinan badan-badan pelaksana politik terpenting. Kanselir menentukan pula jumlah kementerian serta portofolio masing-masing. Di tangan kanselir terletak kompetensi menentukan garis haluan, yaitu hak kanselir untuk menetapkan titik berat pekerjaan pemerintah secara mengikat. Dengan adanya kewenangan itu, kanselir federal memiliki perbendaharaan alat kepemimpinan yang dapat dibandingkan dengan kekuasaan presiden di negara demokrasi presidensial.

Dewan Parlementer yang memutuskan undang-undang dasar pada tahun 1949 mengacu kepada contoh perdana menteri Inggris ketika membahas kewenangan kanselir. Alat kekuasaan yang dimiliki perdana menteri itu persis sama dengan milik kanselir. Namun dalam kenyataan, kuasa kanselir jauh lebih kecil dibandingkan dengan kuasa perdana menteri Inggris. Dalam sistem parlementer Inggris selalu ada satu partai saja yang memerintah, sebab sistem pemilihan Inggris bersifat sistem mayoritas yang menguntungkan partai terkuat. Di Bundestag biasanya tidak ada satu partai yang memegang mayoritas. Maka untuk pemilihan kanselir pada umumnya harus dibentuk koalisi.

Menjelang pemilihan kanselir terjadi perundingan intensif antara partai-partai yang hendak membentuk pemerintahan bersama. Secara detail dicari kesepakatan mengenai pembagian kementerian antara partai-partai peserta, mengenai kementerian yang akan dipertahankan dan yang akan diciptakan. Kepada partai yang lebih kuat dalam persekutuan itu diberi hak mengisi jabatan kanselir federal. Selanjutnya partai peserta menyepakati rencana kerja pemerintah untuk tahun-tahun berikutnya. Hasil perundingan koalisi itu dituangkan dalam perjanjian koalisi. Baru setelah rampungnya tahap itu, kanselir federal akan dipilih. Perundingan antarpartai koalisi selanjutnya mempersiapkan dan mendampingi keputusan pemerintah. Jika sebelum dipilihnya Bundestag yang baru sudah tak ada lagi kesamaan pandangan politik, jalan keluar yang dapat ditempuh ialah penggantian kanselir. Untuk mengganti kanselir melalui mosi tidak-percaya konstruktif, pada waktu yang sama harus dipilih kanselir baru. Cara menarik kembali kepercayaan yang ofensif ini memaksa parlemen terlebih dahulu membentuk mayoritas pemerintahan baru yang sanggup bekerja, sebelum dapat menjatuhkan kanselir. Usaha seperti itu baru dua kali dilakukan dan hanya satu kali, pada tahun 1982, berhasil. Kanselir Helmut Schmidt (SPD) menerima mosi tidak percaya, dan Helmut Kohl (CDU) dipilih sebagai penggantinya.

Di lain pihak kanselir federal dapat setiap saat mengajukan mosi kepercayaan kepada Bundestag untuk menguji apakah ia masih didukung sepenuhnya oleh partai-partai koalisi. Apabila kanselir kalah dalam votum kepercayaan, artinya jika sebagian dari mayoritas pemerintahan menarik dukungannya, Bundestag dapat dibubarkan. Keputusan mengenai pembubaran parlemen dan dengan demikian mengenai pemilihan umum berada di tangan presiden federal. Sebagai alternatif, kepala negara dapat meminta kepada partai-partai yang terwakili di dalam Bundestag untuk mengusahakan pembentukan pemerintah baru.

Kekalahan sungguh-sungguh dalam votum kepercayaan tidak pernah terjadi dalam sejarah Republik Federal Jerman. Yang terjadi sebanyak tiga kali ialah kekalahan yang disepakati di muka: Anggota parlemen dari partai-partai pemerintahan atau menteri memberikan suara abstain untuk menjatuhkan pemerintah (1972, 1982, 2005). Jalan ini ditempuh untuk memungkinkan pemilihan Bundestag baru sebelum waktunya. Konstitusi memang tidak membuka jalan lain untuk mencapai hal itu. Namun jalan itu hanya dapat ditempuh atas persetujuan Presiden dan dianggap kontroversial dari segi yuridis.

Klausul penghalang

Dalam pembagian kursi di Bundestag hanya dapat diperhitungkan partai yang telah melampaui batas perolehan paling sedikit lima persen dari jumlah suara, atau yang memperoleh minimal tiga kursi melalui pemberian suara pertama/ langsung di distrik pemilihan.

Mahkamah Konstitusi Federal

Pendirian Mahkamah Konstitusi Federal menandai semangat demokrasi Jerman di masa pascaperang. Undang-undang dasar memberikan hak kepada mahkamah itu untuk membatalkan undang-undang yang pembuatannya mengikuti proses demokratis yang benar, namun menurut penemuan pengadilan tertinggi tersebut melanggar konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya membuka perkara atas pengaduan. Yang berhak mengajukan pengaduan ialah keempat organ federasi, yaitu Presiden Federal, Bundestag, Bundesrat dan Pemerintah Federal, atau bagian daripadanya – anggota parlemen atau fraksi – serta pemerintah negara bagian. Dalam kasus "perselisihan mengenai penerapan konstitusi", mahkamah tertinggi ini bertindak untuk melindungi pembagian kekuasaan yang dijamin oleh undang-undang dasar, dan untuk melindungi negara federasi. Agar sebuah minoritas di parlemen pun dapat mengadu ke Mahkamah Konstitusi, ditetapkan bahwa sepertiga dari jumlah anggota parlemen sudah mencukupi untuk mengajukan pengaduan menentang sebuah norma hukum ("aduan pemeriksaan-norma abstrak").

Berdasarkan undang-undang dasar setiap warga berhak mengajukan "keberatan berdasarkan konstitusi", jika ia merasa hak asasinya dilanggar oleh tindakan instansi pemerintah. Di samping itu setiap pengadilan di Jerman wajib mengajukan "aduan pemeriksaan-norma konkret", apabila undang-undang tertentu dinilainya melanggar konstitusi. Mahkamah Konstitusi Federal memegang monopoli penafsiran undang-undang dasar bagi semua lembaga kehakiman.

Negara Bagian dari Republik Federal Jerman

Republik Federal Jerman berupa negara federasi. Baik lembaga federal maupun ke-16 negara bagian memiliki kewenangan yang mandiri. Kompetensi untuk urusan-urusan politik luar negeri, Uni Eropa, pertahanan, kehakiman, tenaga kerja, sosial, pajak dan kesehatan terletak pada tingkat federal.

Kewenangan untuk bidang-bidang keamanan dalam negeri, sekolah, perguruan tinggi serta administrasi publik dan komune dipegang oleh negara bagian. Kompetensi federasi yang terbatas itu terutama menyangkut pembuatan undang-undang, yang dilakukan dengan partisipasi negara bagian melalui perwakilan masing-masing di Majelis Federal, Bundesrat. Di lain pihak, administrasi negara bagian tidak hanya bertugas melaksanakan undang-undang negara bagian yang bersangkutan, melainkan juga undang-undang federal. Pembagian tugas seperti itu berakar di masa lampau: Negara Jerman terbentuk pada tahun 1871 dengan bergabungnya sejumlah besar negara yang berdaulat. Maka tidak perlu dikembangkan administrasi negara pusat yang besar. Ketiga negara-kota berposisi istimewa di antara ke-16 negara bagian. Wilayahnya terbatas masing-masing pada kota besar Berlin, Bremen/Bremerhaven dan Hamburg, sedangkan negara bagian lain mencakup sejumlah besar komune, baik kota maupun desa.

Negara federasi

Republik Federal Jerman terdiri dari 16 negara bagian. Kekuasaan negara dibagi antara negara sebagai keseluruhan, yaitu federasi, dan negara bagian. Setiap negara bagian memiliki kekuasaan negara tersendiri, walaupun kekuasaan itu terbatas.

Pemerintah Federal

Kanselir federal bersama para menteri federal membentuk Pemerintah Federal Jerman atau kabinet. Yang berlaku di samping kewenangan kanselir untuk menentukan garis besar kebijakan politik, ialah prinsip resor. Artinya, para menteri memimpin lingkungan kerja masing-masing secara mandiri dengan mengikuti garis besar tersebut. Prinsip kedua yang berlaku ialah prinsip kolegialitas. Berdasarkan prinsip itu, pemerintah federal menyelesaikan perbedaan pendapat melalui keputusan mayoritas. Urusan kabinet dipimpin oleh kanselir.

Presiden Federal

Presiden federal mewakili Republik Federal Jerman sebagai kepala negara. Ia mewakili Jerman di dunia luar dan mengangkat anggota pemerintah, hakim dan pejabat tinggi. Tanda tangannya membuat undang-undang mulai berlaku. Presiden memberhentikan pemerintah dan berwenang membubarkan parlemen sebelum habis masa legislasinya, suatu perkecualian yang sempat terjadi pada pertengahan tahun 2005. Hak veto terhadap undang-undang yang diputuskan badan legislatif, seperti yang dimiliki oleh presiden Amerika Serikat atau presiden beberapa negara lain, tidak diberikan kepada presiden federal oleh konstitusi. Presiden federal memang mengkonfirmasikan keputusan parlemen dan usulan pemerintah di bidang personalia, namun ia hanya memeriksa apakah proses pembuatannya sesuai atau tidak dengan peraturan undang-undang dasar.

Masa jabatan presiden federal adalah lima tahun; ia dapat dipilih kembali untuk satu periode lagi. Kepala negara dipilih oleh Dewan Federal. Dewan itu terdiri dari semua anggota Bundestag, ditambah jumlah anggota yang sama yang dipilih oleh dewan perwakilan rakyat di ke-16 negara bagian.

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar mengikat legislasi pada tatanan konstitusional dan mengikat administrasi negara pada hukum dan undang-undang. Arti penting teristimewa dimiliki oleh Pasal 1 Undang-Undang Dasar. Pasal itu menetapkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai nilai utama tatanan konstitusional. Bunyinya, "Martabat manusia tidak dapat diganggugugat. Seluruh jajaran kuasa negara wajib menghargai dan melindunginya". Hak-hak dasar lainnya menjamin antara lain kebebasan bertindak dalam batas undang-undang, kesamaan setiap orang di hadapan undang-undang, kebebasan pers dan kebebasan media lain, kebebasan berhimpun dan perlindungan lembaga keluarga.

Jerman ditetapkan oleh undang-undang dasar sebagai negara hukum. Semua tindakan lembaga-lembaga pemerintahan tunduk pada pengawasan oleh kehakiman. Satu prinsip lagi yang ditetapkan oleh konstitusi ialah negara berbentuk federasi, artinya kekuasaan dibagi antara beberapa negara bagian di satu pihak dan negara pusat di pihak lain. Menurut definisi Undang-Undang Dasar, Jerman merupakan negara sosial pula. Status sebagai negara sosial menuntut dari badan legislatif dan eksekutif untuk menciptakan sarana yang menjamin nafkah yang wajar bagi warga yang kehilangan sumber pendapatan karena menganggur, menyandang cacat, sakit atau berusia tua. Keistimewaan konstitusi Jerman ialah apa yang disebut "sifat abadi" prinsip-prinsip utama tersebut di atas. Hak-hak dasar, bentuk demokratis pelaksanaan kekuasaan, negara federal dan negara sosial tidak boleh diubah, baik melalui amendemen pada Undang-Undang Dasar yang ada, maupun melalui pembuatan konstitusi yang sama sekali baru.

Dengan menyatakan bahwa rakyat menjalankan kuasanya melalui organ-organ khusus, Undang-Undang Dasar menetapkan tata negara berupa demokrasi representatif. Konstitusi dari setiap negara bagian di samping itu menggariskan alat-alat demokrasi langsung. Melalui prakarsa warga, sekelompok yang jumlah anggotanya harus memenuhi batas minimum, menuntut dari parlemen negara bagian agar menyusun rancangan undang-undang. Dengan cara yang sama, referendum menuntut agar dewan perwakilan rakyat itu mensahkan rancangan undang-undang yang telah diajukan. Apabila parlemen tidak memenuhi tuntutan tersebut, selanjutnya dilaksanakan plebisit yang dapat mensahkan undang-undang yang bersangkutan dengan mayoritas suara.