Negara Federasi

Nikada/Getty Images
Jerman merupakan demokrasi parlementer. Organ-organ konstitusi adalah Parlemen Federal (Bundestag), Majelis Federal, Presiden Federal, Pemerintah Federal, dan Mahkamah Konstitusi Federal.

Jerman merupakan demokrasi parlementer berbentuk negara federasi. Organ konstitusi yang sangat dikenal masyarakat adalah Parlemen Fe­deral, Bundestag. Anggotanya dipilih langsung setiap empat tahun oleh warga yang berhak pilih. Tugas parlemen terpenting adalah pembuatan undang-undang serta pengawasan pekerjaan pemerintah. Bundestag memilih kanselir federal yang akan memimpin pemerintah federal selama masa legislasinya. Kanselir berwenang menentukan garis besar kebijakan politik yang bersifat mengikat. Kanselir juga mengangkat para menteri federal serta wakil kanselir yang dipilihnya di antara para menteri. Namun dalam kenyataan­nya yang menjatuhkan pilihan adalah partai-partai yang terwakili dalam kabinet. Atas dasar keputusan mengenai pembagian kursi menteri dalam negosiasi pembentukan pemerintahan koalisi, mereka menentukan anggotanya yang menjadi menteri di resor jatahnya. Bila koalisi pecah, kanselir bisa jatuh sebelum masa legislasi berakhir, karena parlemen berhak menarik mandat kepala pemerintahan setiap saat. Dalam hal ini parlemen harus memilih pengganti kanselir me­lalui apa yang disebut “mosi tidak percaya konstruktif”. Tidak mungkin terjadi masa lowong dengan tidak adanya pemerintahan terpilih.

Pembentukan Pemerintahan Koalisi Sudah Biasa di Jerman

dpa/Michael Kappeler

Yang menentukan sifat parlemen adalah sistem pemilihan proporsional yang dimodifikasi. Ber­kat sistem itu, partai kecil terwakili juga di parlemen secara proporsional dengan jumlah suara yang diperoleh. Dengan satu kali pengecualian, Pemerintah Jerman selalu dibentuk melalui per­sekutuan antara berbagai partai yang sebelum­nya bersaing dalam kampanye pemilihan. Sejak pemilihan parlemen pertama di tahun 1949 terbentuk 23 pemerintahan koalisi. Untuk menghindari adanya fragmentasi parlemen dan untuk memudahkan pembentukan pemerintahan, se­tiap partai harus mencapai minimal 5% dari jumlah suara yang sah (atau tiga mandat langsung) untuk dapat masuk dalam Bundestag.

Ciri Jerman sebagai negara yang berbentuk fe­derasi tampak pada ke-16 negara bagian yang sangat mandiri, terutama dalam urusan kepolisian, penanggulangan bencana, yustisi, pendi­dikan, dan kebudayaan. Berdasarkan alasan sejarah, kota-kota Berlin, Hamburg, dan Bremen juga merupakan negara bagian. Hal yang sangat khas adalah keterkaitan erat antara negara bagian dan lembaga kenegaraan sentral, yang memungkinkan negara bagian berperan serta dalam politik Federasi. Wadah utama untuk partisipasi terse­but adalah Majelis Federal (Bundesrat), yaitu majelis kedua yang juga berkedudukan di Berlin dan yang terbentuk dari wakil-wakil pemerintah negara bagian. Jumlah wakil di Bundesrat dari beberapa negara bagian yang padat penduduknya lebih banyak, dibanding negara bagian yang berpenduduk rendah. Juga partai yang termasuk oposisi pada tingkat Federasi atau yang tidak terwakili di Bundestag dapat memengaruhi politik Berlin melalui keanggotan dalam pemerintah negara bagian. Ini dikarenakan berbagai undang-undang dan peraturan pada tingkat Federasi memerlukan persetujuan Majelis Federal. Kedua partai yang fraksinya paling kecil di Bundestag, yaitu Bündnis 90/Die Grünen (Partai Hijau) dan Die Linke (Partai Kiri), untuk pertama kali mengisi posisi perdana menteri di salah satu negara bagian sejak 2011 dan 2014 (Baden-Württemberg dan Thüringen).

Karena pemilihan umum di negara-negara bagian tidak bersamaan waktu, dan masa legislasi pun bervariasi, dapat terjadi perbandingan ke­kuatan yang berubah-ubah di Majelis Federal selama satu periode legislasi Bundestag. Dalam susunan perwakilan negara bagian saat ini, Peme­rintah Federal tidak memiliki mayoritas yang pasti dalam Majelis Federal. Kubu politik yang selalu seragam sikapnya dalam pemungutan suara saat ini tidak ada di Bundesrat, karena di ke-16 negara bagian terdapat koalisi yang sangat ber­aneka ragam. Sejak terbentuknya Republik Fe­deral Jerman tidak pernah terjadi begitu banyak kombinasi mitra koalisi. Hanya di Bavaria semata pemerintahan CSU terbentuk tanpa mitra koalisi.

Presiden Federal Adalah Warga Utama di Negara Jerman

Menurut aturan protokol, pejabat negara tertinggi adalah Presiden Federal. Kepala negara itu tidak dipilih oleh rakyat, melainkan oleh Dewan Federal yang dibentuk khusus. Setengah dari anggota dewan terdiri dari anggota Bundestag, setengah lain dari utusan yang dipilih oleh parlemen negara bagian secara proporsional dengan jumlah kursi dari masing-masing fraksi di parlemen yang bersangkutan. Presiden dipilih untuk periode lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua saja.

Sejak tahun 2012 Joachim Gauck menjabat sebagai Presiden Federal. Gauck, yang tidak terikat pada partai, dahulu bekerja sebagai pendeta Pro­testan di bekas Jerman Timur. Selama revolusi damai tahun 1989/1990 dia aktif dalam gerakan pembela hak kewarganegaraan. Joachim Gauck adalah Pre­siden Jerman ke-11 sejak tahun 1949. Meskipun tugas presiden federal pada pokoknya bersifat representatif, dia dapat menolak membubuhkan tanda tangannya pada undang-undang, apabila persesuaian undang-undang itu dengan konstitusi disangsikannya. Para peme­gang jabatan presiden berpengaruh paling kuat lewat pidato di muka umum yang selalu mendapat perhatian besar. Mereka tidak mengambil sikap dalam politik kepartaian, akan tetapi membahas tema-tema aktual, sambil kadang-kadang menyerukan kepada pemerintah, parlemen atau penduduk untuk bertindak. Tema-tema yang se­ring dibahas oleh Joachim Gauck adalah masalah hak asasi manusia, tanggung jawab Jerman atas nasib sendiri, dan ancaman bagi demokrasi.

Mahkamah Konstitusi Federal di Karlsruhe Menjaga Undang-Undang Dasar

Lembaga yang memiliki pengaruh besar adalah Mahkamah Konstitusi Federal di Karlsruhe. Re­putasinya tinggi di kalangan masyarakat. Mah­kamah Konstitusi dianggap sebagai “Penjaga Undang-Undang Dasar” yang menyediakan tafsir baku terhadap teks konstitusi melalui putusan­nya. Kedua dewan hakimnya memutuskan per­kara perselisihan kompetensi antara organ-organ konstitusi, dan dapat membatalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi. Setiap warga negara Jerman dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi apabila dia merasa bahwa hak asasinya dilanggar oleh salah satu undang-undang.

Related content