Komitmen untuk Perdamaian dan Keamanan

Bundeswehr bertugas di berbagai misi di luar negeri, seperti di EUTM (European Training Mission in Mali)
Bundeswehr bertugas di berbagai misi di luar negeri, seperti di EUTM (European Training Mission in Mali) 2013 Bundeswehr/Bier
Deutschland engagiert sich für eine gerechte, friedliche und stabile internationale Ordnung. Krisenprävention und Abrüstung sind dabei wichtige Schwerpunkte

Diplomasi, pencegahan krisis, dan penyelesaian konflik secara damai merupakan alat utama politik luar negeri Jerman: Pengutusan pegawai negeri, hakim, jaksa, petugas polisi, tenaga teknik, dan tenaga sipil lain merupakan bagian dari politik keamanan komprehensif, seperti juga peran serta Angkatan Bersenjata Jerman, Bundeswehr, dalam misi perdamaian multinasional. Ciri khas politik luar negeri Jerman, yaitu kerja sama multilateral yang erat, berlaku juga khususnya dalam penggunaan sarana mili­ter. Pengerahan Bundeswehr dalam rangka pengendalian krisis selalu dilakukan sebagai bagian dari sistem keamanan dan sistem pertahanan bersama. Sistem seperti itu dapat berupa organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (UE), atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Misi Bundeswehr didasarkan atas pendekatan politik yang luas, disertai berbagai komponen sipil, seperti tindakan di bidang politik, pembangun­an, dan sosioekonomi. Pemerintah Federal 
telah menetapkan garis haluan untuk komitmen internasionalnya dalam konteks krisis. Pengerahan tentara bersenjata bersyaratkan pemberian mandat serta kontrol oleh parlemen. Mandat dan pengawasan tersebut harus disetujui oleh mayoritas anggota Bundestag. Oleh karena itu Bundeswehr juga disebut angkatan bersenjata parlemen.

Sejak didirikan pada tahun 1955, Bundeswehr merupakan bagian dari NATO, baik di bidang politik maupun militer. Kerja sama erat dalam persekutuan pertahanan Atlantik Utara tersebut merupakan bagian “DNA“ kebijakan luar negeri Jerman. Di antara negara pengirim pasuk­an untuk NATO, Jerman menempati urutan 
kedua. Jerman juga berpartisipasi secara berarti dalam misi-misi yang dipimpin NATO, dari Resolute Support Mission (RSM) di Afganistan hingga KFOR di Kosovo. Sejak tahun 1992 Bundeswehr telah berperan serta di 40 misi luar negeri. Dalam semester pertama 2018 sekitar 3.500 tentara Bundeswehr ditugaskan dalam 14 misi. Setelah terjadinya krisis di Ukraina, NATO berpaling kembali pada tugas intinya, yaitu pertahanan aliansi. Disepakati beberapa tindak­an penyesuaian dan pemastian kembali. Jerman turut ambil bagian penting: pada tahun 2015, Jerman bersama Belanda dan Norwegia ikut berperan dalam pembentukan pasukan gerak cepat baru dari NATO (VJTF), yang dapat dipindahkan sangat cepat. Satuan baru tersebut meningkatkan kemampuan aliansi untuk bereaksi cepat. Pada tahun 2019, peran pimpinan dalam VJTF yang dirotasikan antara negara kerangka, kembali dipegang oleh Bundeswehr. Selain itu Jerman ikut melindungi wilayah udara negara-negara Baltik (Air Policing) dan sejak tahun 2017 berfungsi di Lituania sebagai negara kerangka untuk meningkatkan keha­diran NATO di negara-negara Baltik dan Polandia (enhanced Forward Presence – eFP).

Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa 
yang Andal dan Terpercaya

Sejak diterima dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 1973, Republik Federal Jerman menjadi anggota yang aktif, andal, dan terpercaya di organisasi dunia ini. Pada tahun 2018 Jerman dipilih untuk keenam kalinya menjadi anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. Kontribusi Jerman untuk anggaran belanja rutin PBB berjumlah sekitar 161 juta dolar AS per tahun, dan sekitar 466 juta dolar AS pada anggaran luar biasa untuk pelaksanaan misi perdamaian PBB. Jumlah kontribusi ini mencapai 6,4 persen dari keseluruhan anggaran PBB. Dengan demikian Jerman merupakan penyandang dana terbesar keempat di PBB pada tahun anggaran 2017/2018. Selain itu dari tahun 2013 hingga 2017 Jerman memberi sumbangan tiga kali lipat bagi Komisariat Pengungsi PBB (UNHCR). De­ngan kontribusi sebesar 387 juta Euro per tahun, Jerman merupakan donor terbesar kedua setelah AS. Dalam semester pertama tahun 2018, Jerman ikut serta dalam lima misi perdamaian PBB, antara lain di Mali dan di Libanon. Di antara 
negara-negara industri Barat yang menyediakan pasukan untuk misi perdamaian PBB, Jerman termasuk pengirim pasukan terbesar. PBB juga hadir di Jerman, terutama melalui kampus 
PBB di Bonn, yang menjadi domisili 19 dari 30 lembaga PBB yang ada di Jerman.

Untuk meningkatkan dukungan bagi organisasi-organisasi internasional dalam misi pemeliharaan perdamaian, Jerman terus mengatur pelatihan dan pengiriman tenaga sipil untuk penanganan krisis secara lebih profesional. Pusat Misi Perdamaian Internasional (ZIF) yang didirikan tahun 2002 memiliki ‘pool’ sebanyak 1.500 tenaga yang siap ditempatkan. Jumlah ini akan terus dikembangkan. ZIF menyeleksi para ahli sipil ini, menyiapkan mereka melalui program pelatihan untuk siap diutus menjadi pemantau dan pendamai di kawasan konflik maupun di daerah pascakonflik. Kemudian ZIF meng­evaluasi pengalaman para tenaga sipil tersebut. Atas kerja sama dengan Kementerian Luar Ne­geri, sejak pendiriannya ZIF telah mengutus 3.000 relawan sebagai pengamat jangka pendek dan jangka panjang ke misi pemantauan pemilu serta mengelola berbagai proyek di 65 negara.

Jerman juga mendukung Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) sebagai pilar utama lain dari perdamaian dan keamanan di Eropa. Organisasi ini berawal di tahun 1995 dari Konferensi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (KSCE), lalu berkembang. Dokumen yang menjadi landasan kerja OSCE adalah akta penutup Konferensi Helsinki di tahun 1975. Di dalamnya disepakati antara lain, batas negara yang tidak dapat diganggu gugat, serta pencapaian solusi damai atas segala pertikaian. Kedua hal ini dinyatakan sebagai prinsip tatanan perdamaian di Eropa.

OSCE sebagai Forum Utama untuk 
Perdamaian dan Keamanan di Eropa

Organisasi ini mencakup 57 negara anggota di Eropa, Amerika Utara, dan Asia Tengah, dan dengan demikian merupakan organisasi regio­nal terbesar di dunia untuk keamanan kolektif. Untuk mencegah konflik dan untuk mendukung proses demokratisasi, OSCE memelihara kantor perwakilan tetap di berbagai negara. Dengan dibantu oleh Jerman juga, secara teratur dikirim pemantau pemilihan umum ke negara-negara anggotanya. Dalam penanganan krisis di Ukraina, kembali terlihat peran organisasi ini sebagai forum utama untuk dialog dan untuk pengembangan rasa saling percaya. OSCE mendukung usaha mencari solusi dalam konflik di Ukraina bagian timur antara lain dengan memoderatori perundingan politik serta melalui Misi Pemantau Khusus yang beranggotakan sekitar 650 pemantau sipil. Misi tersebut bertugas mengawasi ditaatinya Perjanjian Minsk dan mengadakan verifikasi tentang penarikan pasukan dan persenjataan. Tahun 2016, saat Jerman menjadi Ke­tua OSCE, beberapa format perundingan yang sudah ada dihidupkan kembali untuk daerah krisis 
lain (Transnistria, Gunung Karabakh). Untuk memulihkan kepercayaan dan untuk menguatkan OSCE sebagai platform dialog tentang politik keamanan, konferensi menteri OSCE yang berlangsung di Hamburg akhir 2016 memutuskan untuk memberi mandat agar dilembagakan dialog berstruktur mengenai tantangan di bidang politik keamanan di Eropa serta implikasi­nya untuk kebijakan pembatasan senjata (”From Lisbon to Hamburg“).

Dukungan Terhadap Perlucutan Senjata 
dan Pengawasan Produksi Senjata

Andil penting demi keamanan global diberikan melalui komitmen Jerman di bidang perlucutan senjata, pengawasan produksi senjata, serta nonproliferasi. Tujuan Jerman adalah mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir. Sebagai contoh Jerman berinisiatif agar perjanjian pelarang­an uji coba nuklir segera diberlakukan. Bersama de­ngan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan bersama dengan UE, Jerman berperan serta secara aktif sehingga pada bulan Juli 2015 dapat dicapai Kesepakatan Wina de­ngan Iran mengenai program nuklir Iran. Jerman tetap mendukung sifat universal dan mengikat dari semua perjanjian dan kesepakat­an internasional yang bersangkutan, termasuk di antaranya persetujuan mengenai senjata kimia yang menetapkan norma larangan bagi penggunaan senjata kimia.

Jerman juga mengambil posisi yang jelas ber­kenaan dengan tema-tema politik persenjataan yang menyangkut teknologi baru, misalnya sistem senjata otonom. Sistem persenjataan yang bersifat otonom sepenuhnya, artinya yang menempatkan keputusan akhir di luar ranah kontrol manusia, ditolak oleh Pemerintah Fe­deral yang ingin berusaha ke arah pelarangan sistem senjata tersebut di seluruh dunia. Tujuan lain yang ingin dicapai oleh politik luar negeri Jerman adalah pelaksanaan ”Perjanjian Ottawa“ oleh semua negara di dunia. Konvensi tersebut adalah perjanjian pokok mengenai pelarang­an ranjau antipersonel.

Dengan menyediakan sekitar 75,7 juta Euro untuk membiayai berbagai proyek penyingkiran ranjau darat dan perawatan korban ranjau, Jerman termasuk donor terbesar di bidang itu pada tahun 2017. Pemusnahan senjata dan amunisi yang tidak terpakai, serta penyimpanan secara aman persediaan yang terancam juga termasuk titik berat politik Jerman.

Hal yang berarti penting di kawasan OSCE adalah pengawasan produksi senjata konvensional serta tindakan yang membangkitkan kepercayaan dan rasa aman. Jerman mendukung modernisasi persenjataan konvensional serta penyesuaiannya dengan tantangan masa kini. Pada tahun 2016 diprakarsainya permulaan baru dari pengawasan produksi senjata konvensional di Eropa. ”Dialog Berstruktur“ yang di­ciptakan akhir tahun 2016 oleh konferensi menteri OSCE di Hamburg, pada tahun 2017 di bawah pimpinan Jerman menjadi forum yang sangat penting bagi arsitektur keamanan dalam kerangka OSCE. Diharapkan dialog tersebut memberi sumbangan untuk pembahasan persepsi ancaman, untuk revitalisasi kerja sama keamanan, serta untuk menguatkan peng­awasan produksi senjata konvensional.

Related content