Komitmen untuk Perdamaian dan Keamanan

Bundeswehr bertugas di berbagai misi di luar negeri, seperti di EUTM (European Training Mission in Mali)
Bundeswehr bertugas di berbagai misi di luar negeri, seperti di EUTM (European Training Mission in Mali) 2013 Bundeswehr/Bier
Jerman berperan demi terciptanya tatanan internasional yang adil, damai, dan stabil. Pencegahan krisis dan pengurangan senjata termasuk titik berat yang penting dalam usaha itu.

Diplomasi, pencegahan krisis, dan penyelesaian konflik secara damai merupakan alat utama politik luar negeri Jerman: Pengutusan pegawai negeri, hakim, jaksa, petugas polisi, tenaga tek­nik dan tenaga sipil lain merupakan bagian politik keamanan komprehensif, seperti juga peran serta Bundeswehr dalam misi perdamai­an multinasional. Ciri khas politik luar negeri Jerman, yaitu kerja sama multilateral yang erat, berlaku juga dalam penyediaan bantuan militer. Secara prinsip, Bundeswehr dikerahkan sebagai bagian dari sistem keamanan dan sistem pertahanan bersama. Dengan demikian Bundeswehr terikat pada keputusan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (UE) serta NATO. Sedapat mung­kin, misi Bundeswehr di luar negeri selalu disertai komponen-komponen sipil, seperti tindakan di bidang politik, pembangunan, dan sosioekonomi. Pengerahan tentara bersenjata bersyaratkan persetujuan parlemen yang mengawasi juga pelaksanaannya. Persetujuan tersebut harus diberikan oleh mayoritas anggota Bun­des­tag dan berlaku selama satu tahun. Oleh karena itu Bundeswehr dinamakan juga angkatan bersenjata parlemen.

Sejak didirikan pada tahun 1955, Bundeswehr merupakan bagian NATO, baik di bidang politik maupun militer. Kerja sama erat dalam per­sekutuan pertahanan Atlantik Utara tersebut merupakan bagian “DNA“ kebijakan luar negeri Jerman. Di masa lalu hingga sekarang, Jerman termasuk negara yang menyediakan tentara dalam jumlah paling banyak di misi-misi yang dipimpin NATO di Kosovo (KFOR) dan di Afghanistan (ISAF, Resolute Support). Bundes­wehr berperan serta di 35 misi luar negeri sejak tahun 1990, 19 di antaranya sudah selesai di tahun 2015.

Sebagai langkah selanjutnya dalam penangan­an krisis di Ukraina, Jerman kembali menunjukkan komitmennya sebagai mitra dalam per­sekutuan. Pada tahun 2015, bersama dengan Be­lan­da dan Norwegia, Jerman turut berperan dalam pembentukan satuan militer NATO yang dapat dipindahkan secara cepat (VJTF), yang dalam rangka menjalankan pertahanan dan penanganan krisis bersama, membantu aliansi dalam memberi reaksi secara cepat. Sejak dite­rima sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 1973, Republik Federal Jerman menjadi anggota yang aktif dan terpercaya di organisasi dunia ini. Pada tahun 2018 Jerman kembali akan mencalonkan diri untuk menduduki salah satu kursi tidak tetap di Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019/2020. Di anggaran belanja rutin PBB, Jerman berkontribusi sebanyak 190 juta dolar AS, bahkan sekitar 640 juta dolar AS pada anggaran luar biasa untuk pelaksanaan misi perdamaian PBB. Jumlah kontribusi ini mencapai 7,1 persen dari keseluruhan anggaran PBB. Dengan demikian Jerman merupakan penyandang dana terbesar ketiga di PBB pada tahun 2015. Dalam misi yang di­pimpin PBB di tahun 2015, Jerman ikut serta dengan menyediakan 260 tentara dan polisi, antara lain di Libanon, di Sahara Barat, di Mali, di Sudan Selatan, di Sudan, dan di Liberia. PBB juga hadir di Jerman, terutama melalui kampus PBB di Bonn, domisili 19 dari kese­luruh­an 28 lembaga PBB di Jerman. Antara lain adalah Se­kretariat Pelindungan Iklim (UNFCCC).

OSCE sebagai Forum Utama untuk 
Perdamaian dan Keamanan di Eropa

Untuk lebih mendukung organisasi-organisasi internasional dalam misi perdamaian, Jerman akan lebih meningkatkan pelatihan dan penyediaan tenaga sipil untuk penanganan krisis secara lebih profesional. Pusat Misi Perdamaian In­ternasional (ZIF) yang didirikan tahun 2002 memiliki ‘pool’ sebanyak 1.500 tenaga yang siap ditempatkan. Jumlah ini akan terus dikembangkan. ZIF menyeleksi para ahli sipil ini, menyiapkan mereka melalui program pe­latihan untuk siap diutus menjadi pengamat dan pencipta perdamaian di kawasan konflik maupun di daerah pasca-konflik. Lembaga ini lalu meng­olah hasil dari pengalaman para tenaga perdamaian sipil ini. Melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, ZIF hingga tahun 2015 mengutus 3.000 pengamat sukarela jangka pendek dan jangka panjang ke misi pengamat­an pemilu dan ke berbagai proyek di 65 negara. Pilar utama lain dari Perdamaian dan Keamanan di Eropa, adalah dukungan Jerman kepada OSCE. Organisasi ini di tahun 1995 berawal lalu berkembang dari Konferensi untuk Keaman­an dan Kerja Sama di Eropa (KSCE). Dokumen yang menjadi landasan kerja OSCE adalah akte penutup konferensi Helsinki di tahun 1975, dimana antara lain disepakati batas negara yang tidak dapat diganggu gugat, serta pencapaian solusi damai atas segala pertikaian. Kedua hal ini merupakan prinsip mendasar dalam ketatanan perdamaian di Eropa.

Organisasi ini mencakup 57 negara anggota di Eropa, Amerika Utara dan Asia Tengah, dan dengan demikian merupakan organisasi regional terbesar di dunia dengan tugas menjaga keamanan secara kolektif. Dalam penanganan krisis di Ukraina, peran lembaga ini sebagai forum utama untuk dialog dan untuk pengembangan rasa saling percaya kembali terlihat. OSCE mendukung pencarian solusi dalam konflik Ukraina melalui penghubung dalam negosiasi politik dalam kelompok negosiasi tripartit.

OSCE juga mengutus ratusan pengamat sipil ke Ukraina, yang menjaga penindaklanjutan kesepakatan Minsk dari bulan September 2014 serta kesepakatan perlucutan senjata di bulan Februari 2015 di kawasan konflik Ukraina Timur, dan yang bertugas pula mengamati penarikan pa­suk­an dan senjata. Untuk mencegah konflik dan untuk mendukung proses demokratisasi, OSCE memiliki kantor perwakilan tetap di berbagai negara, serta dengan bantuan Jerman mengutus pengamat pemilihan umum ke negara-negara anggotanya.

Dukungan Terhadap Pengurangan Senjata dan Pengawasan Produksi Senjata

Pengurangan senjata, pengawasan terhadap produksi senjata, serta pembatasan senjata nu­klir merupakan bagian penting dari politik luar negeri Jerman. Tujuan Jerman adalah mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir dan menjalankan hal ini secara pragmatis. Bersama lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Jerman berperan serta secara konstruktif dalam rangka negosiasi E3+3 dengan Iran yang berakhir de­ngan kesepakatan Wina perihal program nuklir Iran. Jerman tetap mendukung sifat universal dan mengikat dari semua perjanjian dan kesepakatan internasional yang bersangkutan. Dalam periode 2014 hingga 2015, Jerman ikut serta dalam pemusnahan senjata kimia yang diangkut dari Suriah. Antara tahun 2013 dan 2016, Jerman menyelenggarakan sejumlah proyek per­baikan keamanan biologis di lebih dari 20 negara mitra. Proyek tersebut memakan biaya sebesar sekitar 24 juta Euro. Di samping itu Jerman termasuk penyandang dana terbesar pada tahun 2014 dengan menyediakan sekitar 13,2 juta Euro untuk proyek-proyek penyingkiran ranjau dan untuk perawatan korban ranjau di 13 negara. Pemusnahan senjata dan amunisi yang tidak terpakai, serta penyimpanan persediaan yang terancam termasuk titik berat politik Jerman pula. Hal yang mempunyai arti penting di kawasan OSCE adalah pengawasan terhadap per­senjataan konvensional serta tindakan yang membangkitkan kepercayaan dan rasa aman. Jerman mendukung modernisasinya serta penyesuaiannya dengan tantangan masa kini.

Related content