Pelindungan Hak Asasi Manusia

Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa adalah lembaga hak asasi terpenting dari PBB
Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa adalah lembaga hak asasi terpenting dari PBB EPA/Valentin Flauraud
Penghormatan hak asasi manusia termaktub dalam undang-undang dasar. Jerman juga berupaya untuk melindungi orang di seluruh pelosok dunia terhadap pelanggaran hak-hak dan kebebasan pokok mereka.

“Martabat manusia tidak dapat diganggu gugat. Semua organ kuasa negara wajib menghargai dan melindunginya.“ Inilah pesan yang jelas dari Pasal 1 Undang-Undang Dasar, yang meng­ikat Jerman pada hak asasi manusia sebagai “dasar bagi setiap masyarakat manusia, serta bagi perdamaian dan keadilan di dunia“. Keter­ikatan tersebut diperhatikan juga oleh Jerman dalam hubungan luar negerinya. Pelindungan dan penguatan hak asasi memegang peranan khusus dalam konteks politik luar negeri dan dalam hubungan antarnegara, sebab pelanggar­an hak asasi manusia secara sistematis sering kali merupakan langkah pertama ke arah kon­flik dan krisis. Bersama mitranya di UE dan dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jerman berupaya di seluruh du­nia untuk melindungi dan mengembangkan standar hak asasi manusia.

Komitmen di Institusi Internasional

Joachim Rücker
Joachim Rücker dpa/Salvatore Di Nolfi

Jerman adalah pihak dalam semua perjanjian hak asasi manusia PBB yang penting serta dalam protokol tambahannya (Pakta Sipil, Pak­ta Sosial, Konvensi Antirasime, Konvensi Hak Perempuan, Konvensi Antipenganiayaan, Konvensi Hak Anak-Anak, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, Konvensi Antipenghilangan). Terakhir Jerman menandatangani Protokol Tambahan untuk Kesepakatan Melawan Peng­aniayaan serta Konvensi Hak Penyandang 
Disabilitas. Kedua perjanjian tersebut berlaku sejak tahun 2009. Sebagai negara pertama di Eropa, Jerman juga meratifikasi Protokol Tambahan untuk Konvensi Hak Anak-Anak, yang memungkinkan gugatan secara individual.

Pemerintah Federal Jerman mendukung perlindungan terhadap diskriminasi dan rasisme, serta aktif di seluruh dunia untuk menentang hukuman mati dan untuk mendukung partisipasi politik dan kepastian hukum. Pemerintah Jerman juga membela kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat, berjuang melawan perdagangan manusia, serta mendesak supaya diwujudkannya hak atas tempat tinggal serta hak atas air bersih dan perlengkapan saniter. Hampir 900 juta penduduk dunia tidak mempunyai akses pada air bersih. Dengan dana sebesar 400 juta Euro per tahun, Jerman me­nunjang sejumlah besar proyek untuk perbaikan situasi tersebut di 27 negara.

Untuk kedua kali sejak tahun 2012, Jerman duduk sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swis. Pada tahun 2015, Jerman untuk pertama kali menjadi ketua dewan tersebut, jabatan yang dipegang oleh Duta Besar Joachim Rücker selama satu tahun. Instrumen terpenting yang dipegang oleh Dewan Hak 
Asasia adalah ”Pemeriksaan Negara-Negara Secara Berkala yang Bersifat Universal“. Dalam pemeriksaan tersebut, setiap negara anggota PBB mengajukan laporan tentang pelaksanaan tugasnya di bidang hak asasi, dan siap menghadapi pertanyaan kritis. Jerman telah melewati prosedur tersebut pada tahun 2009 dan 2013.

Jerman termasuk negara yang paling aktif di antara ke-47 anggota Dewan Eropa, badan yang mendukung pelindungan dan pemajuan hak asasi manusia, pengukuhan negara hukum, dan demokrasi di seluruh Eropa. Melalui kesepakatan yang bersifat memelopori, khususnya melalui Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, 
Dewan Eropa turut mengembangkan kawasan hukum bersama di Eropa, sekaligus mengawasi penegakan standar dan nilai-nilai bersama yang mengikat di Benua Eropa.

Alat-Alat Politik Hak Asasi 
Manusia Internasional

Institusi sentral yang dimiliki Dewan Eropa untuk menegakkan hak asasi di Eropa adalah Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa di Strasburg, Prancis. Setiap warga negara dari salah satu di antara ke-47 negara anggota Dewan Eropa dapat langsung mengajukan gugatan pada mahkamah tersebut, apabila ia merasa bahwa haknya yang dilindungi oleh Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa dilanggar. Jerman mendukung tuntutan, agar semua ne­gara anggota Dewan Eropa menaati putusan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa. Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, Belanda, berwenang menghukum kejahatan berat yang me­langgar hukum antarnegara, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida. Jerman mendukung pengakuan semesta terhadap Mahkamah Pidana Internasional.

Wakil Pemerintah Federal untuk Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Bantuan Humaniter, Bärbel Kofler, berkantor di Kementerian Luar Negeri. Pejabat itu mengamati perkembangan internasional di bidangnya, mengoordinasi aktivitas di bidang hak asasi dengan institusi resmi lain, dan memberi konsultasi kepada menteri luar negeri federal. Tugas menyertai dan mengawasi politik hak asasi manusia Jerman oleh lembaga parlemen dilaksanakan sejak tahun 1998 oleh Komisi Hak Asasi Manusia dan Bantuan Humaniter dari Bundestag. Sebagai instansi yang dibiayai oleh negara, tetapi yang bersifat tidak terikat, didirikan Deutsches Institut für Menschenrechte di Berlin pada tahun 2000. Lembaga tersebut berfungsi sebagai institusi hak asasi manusia nasional menurut prinsip-prinsip Paris yang dinyatakan oleh PBB. Tugasnya mengambil bagian dalam upaya Jerman untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di dalam negeri dan di luar Jerman.

Bantuan Humaniter bagi Orang yang 
Mengalami Penderitaan Akut

Melalui bantuan humaniternya, Pemerintah Federal Jerman membantu orang di seluruh dunia, yang menderita sengsara secara tiba-­tiba akibat bencana alam, pertikaian bersenjata, atau krisis dan konflik lain, ataupun yang menghadapi risiko terkena musibah semacam itu. Yang penting dalam hubungan itu bu­kanlah penyebab dari keadaan darurat. Bantuan humaniter adalah ungkapan dari tanggung jawab etis serta solidaritas dengan 
sesama manusia yang sedang dalam keadaan darurat. Bantuan itu berorientasi pada kebutuhan orang yang akan menerimanya, dan 
didasarkan atas prinsip-prinsip perikemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, dan ke­tidaktergantungan.

Pemerintah Jerman tidak memberikan bantuan tersebut secara langsung, melainkan melalui tunjangan untuk proyek-proyek organisasi bantuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari organisasi Palang Merah/Bulan Sabit 
Merah, dan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat di Jerman. Pada tahun 2014, Kementerian Luar Negeri Jerman saja mengeluarkan dana sebesar 437 juta Euro lebih untuk bantuan humaniter.

Perlindungan hak asasi manusia juga termasuk kegiatan penting dari apa yang disebut politik luar negeri via internet. Masalah pelindungan data dan hak-hak pribadi perlu dipecahkan secara urgen. Pada tahun 2013 dan 2014, Sidang Paripurna PBB telah mengesahkan resolusi-re­solusi mengenai hak atas privasi dalam era digital. Resolusi tersebut didasarkan atas inisiatif bersama oleh Jerman dan Brasil. Menurut pendapat Jerman, berlakunya hak asasi manusia dalam komunikasi online tidak beda dengan berlaku­nya dalam komunikasi biasa atau offline. Pada tahun 2015, Dewan Hak Asasi Manusia PBB 
menerima resolusi yang untuk pertama kali 
menentukan pengangkatan seorang pelapor istimewa untuk urusan hak atas privasi yang berstatus tidak terikat. Pelapor tersebut bertugas mengajukan laporan tahunan mengenai pelanggaran, dan menyertai perdebatan internasional.

Related content