Pembangunan yang Berkelanjutan

Agenda 2030-Perserikatan Bangsa-Bangsa bertujuan mendukung pembangunan lestari di bidang-bidang penting
Agenda 2030-Perserikatan Bangsa-Bangsa bertujuan mendukung pembangunan lestari di bidang-bidang penting Joerg Boethling
Politik kerja sama pembangunan Jerman bertujuan untuk berperan serta dalam usaha memperbaiki kondisi hidup di negara-negara mitra, mengurangi kemiskinan, dan menguatkan demokrasi.

Politik kerja sama pembangunan Jerman, yang merupakan unsur dalam kebijakan semesta di bidang struktur dan pemeliharaan perdamaian, berniat untuk berperan serta dalam perbaikan syarat hidup di negara-negara mitra. Tujuan utama politik kerja sama pembangunan Jerman adalah, mengatasi kelaparan dan kemiskinan di dunia, serta memperkukuh demokrasi dan struktur negara hukum. Garis haluan dan konsep-konsep dikembangkan oleh Kementerian Federal Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ). Dalam rangka kerja sama pembangunan antarnegara, Jerman bekerja sama dengan 85 negara mitra. Kooperasi tersebut dituangkan dalam program untuk negara tertentu yang disepakati bersama dan dapat mencakup semua instrumen kerja sama pembangunan resmi. Kawasan yang dititikberatkan adalah Afrika, namun ada kerja sama intensif juga dengan sejumlah negara di Asia, Eropa Tenggara, dan Amerika Latin.

picture alliance/ZUMAPRESS

Pada tahun 2016 Jerman untuk pertama kali mencapai target yang dipatok oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menginvestasikan 0,7 persen dari penghasilan nasional kotor untuk kerja sama pembangunan. Dilihat dalam kerangka internasional, Jerman dengan penge­luaran sebesar 24,68 miliar dolar AS per tahun merupakan negara donor untuk kerja sama pembangunan publik terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Pengelolaan proyek diserahkan kepada organisasi pelaksana, biasanya kepada Lembaga Kerja Sama Internasional Jerman (GIZ) dan Grup Bank KfW, tetapi juga kepada organisasi lain, di negara yang bersangkutan.

Agenda 2030 untuk Pembangunan 
yang Berkelanjutan

Sebagai tolok ukur untuk pembangunan global di tahun-tahun mendatang digunakan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang diputuskan dalam Rapat Paripurna Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015. Inti Agenda 2030 tersebut adalah 17 target ambisius yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dengan merealisasi Agenda 2030 di seluruh dunia dapat diletakkan dasar untuk mengembangkan kemajuan ekonomi global yang selaras dengan keadilan sosial, serta sesuai kerangka batas kelestarian alam di bumi. Upaya mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dari PBB, yang berlaku tahun 2000 hingga 2015, telah berhasil mengurangi separuh kemiskinan global, dan antara lain memperbaiki akses pada air bersih serta pada pendidikan. Dalam kurun waktu 2012-2016 jumlah orang paling miskin di dunia menurun dari 12,8 persen menjadi 9,6 persen penduduk dunia. Melihat 
keberhasilan ini masih terbuka kemungkinan untuk mencapai target utama, yaitu penghapus­an kemiskinan ekstrem hingga tahun 2030. Namun tetap ada masalah yang mendesak, seperti pemakaian sumber daya alam yang berlebihan, perubahan iklim, dan pencemaran lingkungan hidup yang berlangsung terus, tingkat pengangguran yang tinggi, serta perbedaan sosial. Agenda 2030 diharapkan akan mendorong gerakan balik arah menuju pelestarian di seluruh dunia – baik dalam ranah ekonomi, pelestarian alam, dan 
kemasyarakatan, serta dengan memerhatikan hubungan yang sudah terjalin. Agenda 2030 dirancang sebagai ”perjanjian yang menyangkut masa depan dunia“, yang mengikat semua negara dan menjadi pegangan untuk berbagai bidang politik yang melampaui kerja sama pembangun­an: di samping upaya untuk menanggulangi 
kelaparan dan kemiskinan, ada juga upaya untuk melindungi bumi kita sebagai dasar kehidupan bagi generasi mendatang; sistem perekonomian dan gaya hidup diusahakan menjadi lebih adil, lebih lestari, dan lebih efektif; diskriminasi akan ditentang, antara lain dengan menyokong 
institusi terpadu yang efektif dan demokratis, pemerintahan yang bertanggung jawab, serta penegakan negara hukum. Agar dapat dilestarikan, Agenda 2030 memerlukan pendekatan “pelaksana multipel“ dalam realisasinya: di samping pelaksana di lingkungan pemerintahan sangat diperlukan peran serta dari kelompok masyarakat dan dari kalangan ekonomi dan ilmu pengetahuan.

Related content