Pembangunan yang Berkelanjutan

Agenda 2030-Perserikatan Bangsa-Bangsa bertujuan mendukung pembangunan lestari di bidang-bidang penting
Agenda 2030-Perserikatan Bangsa-Bangsa bertujuan mendukung pembangunan lestari di bidang-bidang penting Joerg Boethling
Politik kerja sama pembangunan Jerman bertujuan untuk berperan serta dalam usaha memperbaiki kondisi hidup di negara-negara mitra, mengurangi kemiskinan, dan menguatkan demokrasi.

Politik kerja sama pembangunan Jerman, yang merupakan unsur dalam kebijakan semesta di bidang struktur dan pemeliharaan perdamaian, berniat untuk berperan serta dalam perbaikan syarat hidup di negara-negara mitra. Tujuan utama politik kerja sama pembangunan Jerman adalah, mengatasi kelaparan dan kemiskinan di dunia, serta memperkukuh demokrasi dan struktur negara hukum. Garis haluan dan konsep-konsep dikembangkan oleh Kementerian Federal Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ). Titik berat di bidang politik dan keuangan terletak pada kerja sama bilateral dengan negara mitra. Dalam rangka kerja sama pembangunan antarnegara, Jerman bekerja sama dengan 50 negara mitra. Kooperasi tersebut dituangkan dalam program untuk negara tertentu yang disepakati bersama dan dapat mencakup semua instrumen kerja sama pembangunan resmi. Kawasan yang dititikberatkan adalah Afrika, namun ada kerja sama intensif juga dengan sejumlah negara di Asia, Eropa Tenggara, dan Amerika Latin.

picture alliance/ZUMAPRESS

Jerman telah menambahkan dana yang disediakan untuk kerja sama pembangunan hingga tahun 2019 dengan 8,3 miliar Euro. Dengan demikian pos pengeluaran untuk kerja sama pembangunan tahun 2016 sepadan dengan 0,4 per­sen penghasilan nasional kotor. Dilihat dalam kerangka internasional, Jerman dengan penge­luaran sebesar 16,25 miliar dolar AS per tahun termasuk tiga negara donor untuk kerja sama pembangunan publik terbesar setelah Amerika Serikat dan Inggris. Pengelolaan proyek biasa­nya diserahkan kepada perwakilan Lembaga Kerja Sama Internasional Jerman (GIZ) dan Grup Bank KfW di negara yang bersangkutan.

Agenda 2030 untuk Pembangunan 
yang Berkelanjutan

Sebagai tolok ukur untuk pembangunan di tahun-tahun mendatang dipergunakan Agenda 2030 yang diputuskan dalam Rapat Paripurna Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-70 akhir September 2015. Agenda itu menggantikan apa yang disebut target pembangunan milenium PBB, yang telah merumuskan target pemba­ngunan di negara berkembang dan di negara transisi selama periode 2000 hingga 2015.

Upaya mencapai target-target pembangunan milenium tersebut memang sudah membawa hasil. Hingga tahun 2015, kemiskinan di dunia dapat dikurangi sebanyak 50 persen, dan akses pada air bersih serta pada pendidikan dapat ditingkatkan.Namun tetap ada hampir 1,3 miliar penduduk dunia yang nafkahnya per hari kurang dari 1,25 dolar AS. Akan tetapi masalah lain, seperti pemakaian sumber daya alam yang berlebihan, perubahan iklim dan pencemaran lingkungan hidup yang berlangsung terus, tingkat pengangguran yang tinggi serta perbedaan sosial, tetap memerlukan pemecahan yang cepat. Target baru yang ditetapkan pada bulan September 2015 diharapkan akan mendorong gerakan balik arah menuju pelestarian di seluruh dunia – baik dalam ranah ekonomi, pelestarian alam, dan kemasyarakatan, serta de­ngan memerhatikan hubungan yang sudah terjalin. Agenda tersebut kini berfungsi secara “universal“, berarti menjadi pedoman yang berlaku untuk semua negara. Selama 15 tahun mendatang, Agenda 2030 akan menjadi pegangan untuk berbagai bidang politik yang melampaui kerja sama pembangunan: di samping upaya untuk menanggulangi kelaparan dan kemis­kinan, akan ada upaya untuk melindungi bumi kita sebagai dasar kehidupan bagi generasi mendatang; sistem perekonomian dan gaya hidup diusahakan menjadi lebih adil, lebih lestari dan lebih efektif; diskriminasi akan ditentang, antara lain dengan menyokong institusi terpadu yang efektif dan demokratis. Sebagai perjanjian untuk menjamin masa depan yang berorientas pada 
kelestarian, Agenda 2030 masih memerlukan pendekatan “pelaksana ganda“ dalam realisasi­nya: di samping pelaksana di lingkungan peme­rintahan sangat diperlukan peran serta dari kelompok masyarakat dan dari kalangan ekonomi dan ilmu pengetahuan.

Related content