Pembela Integrasi Eropa

Uni Eropa
Uni Eropa GettyImages/Echo
Jerman termasuk negara-negar pendiri Uni Eropa dan memperjuangkan kebersamaan negara-negara Eropa, dalam masa sulit pula.

Tidak ada negara lain di Eropa yang jumlah tetangganya lebih banyak daripada Jerman yang berbatasan dengan sembilan negara lain. Delapan di antara negara tetangga itu merupakan anggota Uni Eropa (UE). Integrasi Eropa, salah satu kisah sukses politik paling mengesankan, me­rupakan dasar perdamaian, keamanan, dan kesejahte­raan bagi Jerman. Pengembangan dan pengu­kuhannya lebih lanjut tetap merupakan tugas pokok politik luar negeri Jerman, lebih-le­bih dalam kondisi yang rumit dan yang banyak ditandai oleh krisis. Uni Eropa, proyek bersejarah yang dimulai pada awal tahun 1950-an, kini mencakup lebih dari setengah miliar warga di 28 negara anggota UE. Politik Eropa dari pihak Jerman telah terbukti sebagai kekuatan pendorong pada semua tahap penyatuan Eropa, begitu juga menjadi pemeran yang berkecimpung secara aktif dalam proses pendekatan antara negara-negara Eropa setelah berakhirnya kon­flik Timur-Barat. Dalam rangka integrasi Eropa telah diciptakan pasaran bersama terbesar di dunia, yang mewujudkan keempat asas kebe­basan yang dirumuskan dalam Perjanjian Roma (1957), yaitu: lalu lintas barang bebas antara negara anggota UE, kebebasan bepergian di dalam wilayah UE bagi warganya, kebebasan pemberian jasa di dalam wilayah UE, serta lalu lintas modal yang bebas.

picture alliance/chromorange

Berkat besar dan daya ekonomi dari pasar bersama Eropa, UE memegang peranan penting dalam perekonomian dunia. Untuk tahun 2018 IMF memproyeksikan pertumbuhan sebesar 2,2 per­sen di kawasan Euro yang mencakup 19 negara. ­Sebagai perekonomian nasional terkuat dalam UE, Jerman memikul tanggung jawab khusus, lebih-lebih dalam fase perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Hal itu terlihat jelas saat terjadinya krisis keuangan dan krisis utang. Negara-negara Euro membentuk dana penyelamat, yaitu Mekanisme Stabilisasi Eropa (ESM). Dalam kooperasi erat de­ngan Prancis dan negara-negara mitra lain, Pemerintah Federal ingin memberdayakan dan membaharui kawasan Euro lebih lanjut, sehingga Euro lebih mampu bertahan dalam krisis.

Persahabatan Jerman-Prancis Sebagai 
Pendorong Persatuan Eropa

Sejalan dengan integrasi Eropa seusai Perang Dunia II dikembangkan kemitraan erat antara Prancis dan Jerman, yang kini sering dijadikan contoh bagi rekonsiliasi antara dua bangsa. 
Tahun 1957 kedua negara ikut mendirikan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), inti UE yang ada sekarang. Persahabatan Jerman-Prancis, yang dasarnya diletakkan 1963 dalam Perjanjian Elysée, didukung oleh hubungan erat antara masyarakat umum, serta oleh sejumlah besar institusi Jerman-Prancis. Kedua negara menyelaraskan posisinya dalam masalah politik Eropa dan politik luar negeri, dan turut memajukan politik Eropa secara konstruktif melalui inisiatif-inisiatif bersama.

Unsur lebih baru dalam proses persatuan Eropa adalah kerja sama Jerman-Polandia. Hasil-hasil pertama dalam proses rekonsiliasi dengan Polandia telah dicapai pada tahun 1970-an lewat ”Ostpolitik” dari Kanselir Federal Willy Brandt. Kebijakan tersebut dilanjutkan dengan pengesahan perbatasan bersama oleh Perjanjian Dua-Plus-Empat Mengenai Aspek Luar Persatuan Jerman (1990) serta Perjanjian Perbatasan yang diikat pada tahun yang sama. Pelembagaannya tertuang dalam Perjanjian Negara Tetangga Jerman-Polandia tahun 1991. Forum tiga pihak untuk kemitraan dengan Prancis dan Polandia adalah ”Segitiga Weimar“.

Bobot Lebih Besar di Dunia Melalui 
Tindakan Bersama Eropa

Dengan disepakatinya Perjanjian Lisboa tahun 2009 tercapai pelembagaan dari kebi­jakan luar negeri dan politik keamanan ber­sama. Wakil Tinggi Uni Eropa untuk Politik Luar Negeri dan Politik Keamanan yang mengetuai Dewan Menteri Luar Negeri, me­rangkap jabatan wakil ketua Komisi Eropa. Sejak 2014 Federica Mogherini dari Italia memegang jabatan ganda tersebut. Berkenaan dengan masalah di bidang kewenangannya, Wakil Tinggi juga mewakili UE ke luar. Dukungan dalam pelaksanaan tugas tersebut diberikan kepadanya oleh Dinas Eksternal Eropa (EEAS). Berkat pembaruan institusional tersebut, UE telah meningkatkan tampilan dan efektivitasnya di dunia internasional. Melalui politik keamanan dan pertahanan bersama yang sudah ditetapkan, UE memperoleh kemampuan operatif yang diperlukan untuk mengendalikan krisis secara efektif. Sarana yang digunakan dalam penanganan krisis bersifat sipil maupun militer. Rencana jangka panjang adalah pembentukan Uni Keamanan dan Pertahanan Eropa.

Arus kedatangan pengungsi dan migran ke Eropa yang terutama terjadi tahun 2015 dan 2016 merupakan masalah yang menyangkut semua negara di benua ini. Jerman bersama mitranya berusaha menanggapi masalah tersebut 
secara bersinambung. ”Agenda Migrasi Eropa“ yang dicetuskan oleh Komisi UE telah mencapai hasil konkret dengan sejumlah tindakan seperti Pernyataan UE-Turki bulan Maret 2016, kemitraan migrasi dengan berbagai negara asal dan negara transit di Afrika, ataupun dengan usaha memberantas penyelundup imigran: Jumlah penyeberangan perbatasan secara ilegal di rute-rute migrasi penting pada tahun 2017 menurun sebanyak 63 persen dibandingkan dengan tahun 2016. Namun masalah pembagian para pemohon suaka secara lebih merata di antara negara anggota UE masih tetap memerlukan pemecahan berkesinambungan dalam semangat solidaritas.

Dalam rangka pencegahan krisis dan pemberian bantuan humaniter, Jerman melakukan usaha intensif untuk mengatasi penyebab yang memaksa orang untuk mengungsi. Penerangan dalam hal ini memegang peranan penting. Oleh karena itu Kementerian Luar Negeri beserta perwakilan diplomatik di daerah-daerah krisis menyebarkan informasi mengenai bahaya yang di­timbulkan oleh pengungsian dan migrasi tidak reguler. Dengan demikian informasi palsu yang disebarkan secara terarah oleh para oknum penyelundup migran dibantah dengan fakta.

Pada pertengahan kedua 2020 Jerman mendapat giliran menjadi Ketua Dewan Eropa. Kedudukan itu akan digunakan untuk memberi aksentuasi di beberapa bidang politik yang penting.

Related content